Pemateri: Farihin Niskala S. Hum
Sejarah bukan sekadar deretan nama, tanggal, dan peristiwa masa lalu. Lebih dari itu, sejarah merupakan kompas yang memberi arah bagi masa depan. Bangsa yang kehilangan pijakan terhadap sejarahnya akan mudah kehilangan identitas, bahkan rentan dikendalikan oleh kepentingan luar. Dalam konteks Cirebon, warisan pemikiran dan sistem pemerintahan pada era Sunan Gunung Jati menghadirkan banyak pelajaran penting mengenai kepemimpinan, spiritualitas, serta tata kelola pemerintahan yang ideal.
Pemerintahan Berbasis Kompetensi (Meritokrasi)
Salah satu fondasi utama kemajuan Cirebon pada masa Sunan Gunung Jati adalah penerapan sistem meritokrasi, yaitu penempatan seseorang berdasarkan kemampuan dan keahlian, bukan karena kedekatan personal ataupun hubungan keluarga.
Berbeda dengan sistem despotik yang mengutamakan loyalitas tanpa mempertimbangkan kapasitas, pemerintahan Cirebon justru menempatkan individu sesuai bidang keahliannya. Hal ini terlihat dari beberapa tokoh penting pada masa tersebut:
* Pangeran Kagok dan Pangeran Reken, tokoh asal Persia yang dipercaya menata alun-alun serta membangun arsitektur kayu (gebiok).
* Ki Ageng Bungko, seorang ahli maritim yang diangkat menjadi komandan Sarwajala atau angkatan laut.
* Pangeran Cerbon, ahli strategi dan peperangan yang dipercaya sebagai Senopati Nuda Manggala atau komandan angkatan darat.
Dari sistem tersebut, terdapat pesan moral yang sangat relevan hingga hari ini: suatu urusan harus diserahkan kepada ahlinya. Ketika jabatan diberikan bukan berdasarkan kompetensi, melainkan kepentingan tertentu, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu.
Konsep meritokrasi yang diwariskan Cirebon menjadi pengingat bahwa pemimpin, pejabat, hingga aparatur pemerintahan seharusnya dipilih berdasarkan kapasitas dan integritas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Paradoks Kepemimpinan: Cirebon dan Jawa
Konsep kepemimpinan Cirebon memiliki perbedaan mendasar dengan tradisi kepemimpinan Jawa, khususnya dalam filosofi bentang alam dan garis imajiner kekuasaan.
Jawa: Laut menuju Gunung
Dalam tradisi Mataram atau Yogyakarta, garis imajiner dimulai dari Laut Selatan menuju Keraton dan berakhir di Gunung Merapi. Filosofi ini menggambarkan perjalanan manusia dari ambisi duniawi menuju spiritualitas.
Laut melambangkan gejolak, pertarungan, dan ambisi kekuasaan, sedangkan gunung melambangkan ketenangan dan pencapaian spiritual. Tidak heran apabila dalam sejarah Jawa, transisi kekuasaan sering diwarnai konflik dan pertumpahan darah sebelum seorang raja akhirnya memasuki fase spiritual sebagai seorang begawan.
Cirebon: Gunung menuju Laut
Berbeda dengan Jawa, garis imajiner Cirebon justru bergerak dari gunung menuju laut. Filosofinya menekankan bahwa seorang pemimpin harus terlebih dahulu memiliki kedalaman spiritual sebelum terjun memimpin masyarakat.
Sunan Gunung Jati digambarkan turun dari gunung setelah mendalami ilmu tarekat dan hakikat, kemudian mengimplementasikan nilai-nilai spiritual tersebut dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Dengan kata lain, kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga amanah untuk menghadirkan nilai-nilai langit ke bumi.
Integritas dan Dakwah dalam Pemerintahan
Pemerintahan Cirebon pada masa Sunan Gunung Jati tidak dibangun semata-mata untuk ekspansi wilayah ataupun ambisi politik. Pemerintahan dijalankan sebagai bagian dari dakwah Islam yang menempatkan moralitas dan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama.
Seorang pemimpin di Cirebon dituntut menguasai dua hal sekaligus: agama sebagai fondasi moral dan politik sebagai alat menjaga stabilitas masyarakat.
Integritas para pejabat pun dijaga dengan sangat ketat. Mereka dilarang mencari keuntungan pribadi melalui jabatan, termasuk berdagang demi kepentingan pribadi. Jabatan dipandang sebagai amanah, bukan alat memperkaya diri.
Sejarah mencatat bahwa ketika para pemimpin mulai terjebak pada kemewahan duniawi, budaya pamer (flexing), dan ambisi harta, maka kewibawaan negara perlahan menurun. Kondisi tersebut membuat Cirebon lebih mudah dipengaruhi dan diintervensi oleh kekuatan luar seperti Mataram maupun VOC.
Kesimpulan
Melalui berbagai simbol dan nilai budaya, seperti konsep pusen (pintu) yang merujuk pada Sayyidina Ali sebagai pintu ilmu, Cirebon menitipkan pesan bahwa kepemimpinan harus dibangun di atas loyalitas terhadap kebenaran, ilmu pengetahuan, dan keahlian.
Warisan pemikiran Sunan Gunung Jati mengajarkan bahwa pemerintahan yang kuat lahir dari perpaduan antara kompetensi, spiritualitas, dan integritas. Dengan mengambil ibrah dari sejarah masa lalu, masyarakat masa kini diingatkan untuk kembali menempatkan seseorang sesuai kapasitas dan keahliannya demi menghindari ketimpangan sosial serta menjaga keberlangsungan negeri yang kerap disebut sebagai “serpihan surga”.
Editor: Abdilah Muhamad Said
