Dakwah Islam Wali Songo dan Politik Kebangsaan


Media HIMSPI

Jum’at, 6 Maret 2026 
Pemateri: Fahirin Niskala, S.Hum
Kegiatan: Jirah – Ngaji Sejarah


Perbedaan penentuan awal Ramadan sering kali menjadi perbincangan di tengah masyarakat setiap tahunnya. Namun dinamika tersebut ternyata memiliki akar sejarah yang panjang. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Jirah (Ngaji Sejarah) yang mengangkat tema “Dakwah Islam Wali Songo dan Politik Kebangsaan” dengan menghadirkan Fahirin Niskala, S.Hum sebagai pemateri. Dalam kajian tersebut, peserta diajak melihat bagaimana sejarah dakwah Islam di Nusantara tidak hanya berkaitan dengan penyebaran agama, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika kekuasaan, etika kepemimpinan, dan konflik politik yang membentuk perjalanan sejarah bangsa.


Dinamika Penentuan Awal Ramadan dalam Sejarah

Pemateri menjelaskan bahwa perbedaan penentuan awal puasa sebenarnya telah terjadi sejak lama. Pada masa kolonial Hindia Belanda, sering muncul perbedaan pandangan antara Penghulu Landraad, yang mewakili otoritas resmi pemerintah kolonial, dengan para kiai pesantren yang memiliki legitimasi keagamaan di tengah masyarakat. Perbedaan ini tidak hanya berkaitan dengan metode penentuan awal bulan Hijriah, tetapi juga mencerminkan perbedaan otoritas dalam menafsirkan hukum agama. Fenomena serupa bahkan dapat ditelusuri hingga masa dakwah Wali Songo. Tokoh-tokoh seperti Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga dikenal memiliki pendekatan dakwah yang berbeda dalam memahami serta menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam di Nusantara sejak awal telah memberi ruang bagi keragaman ijtihad.


Media HIMSPI


Orientasi Hidup dalam Konsep Catur Varna

Dalam kajian ini, pemateri juga menjelaskan konsep Catur Varna sebagai cara memahami orientasi hidup manusia dalam kehidupan sosial. Pembagian ini tidak dimaksudkan sebagai sistem kasta berdasarkan keturunan, melainkan sebagai gambaran mengenai fokus hidup seseorang. Tingkatan tertinggi adalah Brahmana, yaitu individu yang hidupnya didedikasikan untuk kepentingan spiritual dan harmoni semesta. Di bawahnya terdapat Ksatria, yakni mereka yang seluruh pemikirannya diarahkan untuk kepentingan negara dan masyarakat luas. Selanjutnya adalah Waisya, yang orientasinya lebih terbatas karena hanya berfokus pada kepentingan kelompok atau organisasi tertentu. Sementara Sudra digambarkan sebagai individu yang cakrawala berpikirnya sangat sempit dan hanya berkisar pada kepentingan pribadi. Di luar struktur tersebut terdapat golongan Candala, Mleca, dan Tuca. Golongan Tuca disebut sebagai tingkatan paling rendah karena diidentikkan dengan perilaku kriminal seperti pencurian dan korupsi.


Media HIMSPI

Kritik terhadap Mentalitas Kepemimpinan

Melalui konsep tersebut, pemateri juga menyampaikan kritik terhadap realitas kepemimpinan modern. Banyak pejabat publik yang secara jabatan berada pada posisi Ksatria, seperti menteri, gubernur, atau anggota parlemen. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit yang justru menunjukkan mentalitas Waisya karena lebih memprioritaskan kepentingan kelompok atau partai dibandingkan kepentingan rakyat. Dalam beberapa kasus, orientasi tersebut bahkan dapat jatuh ke tingkat Sudra ketika kekuasaan hanya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi dalam konteks ini dipandang sebagai tindakan yang menjatuhkan martabat manusia ke tingkat paling rendah, yaitu level Tuca.


Media HIMSPI


Konflik Politik di Kesultanan Demak

Kajian ini juga mengulas konflik politik yang terjadi di Kesultanan Demak, khususnya yang melibatkan Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Diceritakan bahwa Sunan Prawoto menyimpan rasa bersalah yang mendalam karena pernah membunuh ayah Arya Penangsang, yaitu Pangeran Sekar Seda Lepen. Peristiwa tersebut terjadi dalam konteks perebutan kekuasaan yang melibatkan ayahnya, Sultan Trenggana. Warisan konflik ini kemudian memicu dendam panjang yang membayangi masa pemerintahan Sunan Prawoto.


Media HIMSPI


Tragedi Balas Dendam

Konflik mencapai puncaknya ketika Arya Penangsang datang untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Dalam pertemuan tersebut, Sunan Prawoto tidak melakukan perlawanan. Ia menerima kedatangan Arya Penangsang dengan ketenangan seorang yang telah siap menghadapi kematian. Ia bahkan mengakui bahwa nyawanya merupakan hutang yang harus dibayar. Permintaan terakhir yang ia sampaikan hanyalah agar dendam tersebut tidak berlanjut kepada keluarganya. Namun tragedi tetap tidak dapat dihindari. Sunan Prawoto akhirnya tewas di tangan Arya Penangsang, sebuah peristiwa yang menandai berakhirnya kepemimpinannya sekaligus membuka babak baru konflik politik dalam sejarah Jawa. Kisah tersebut menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang dibangun di atas pertumpahan darah sering kali akan berakhir dengan tragedi yang serupa.


Penulis: M. Nabil Alghifari
Editor: Abdilah Muhamad Said

Lebih baru Lebih lama